Heru Susetyo
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
Pada 20 November 2007 di Singapura sepuluh pemimpin negara ASEAN telah menandatangani piagam ASEAN (ASEAN Charter). Wadah kerja sama negara-negara Asia Tenggara yang berdiri sejak 8 Agustus 1967 itu kini memiliki jatidiri baru yaitu sebagai subjek hukum. ASEAN juga menjadi institusi yang memiliki akuntabilitas dan sistem kepatuhan tertentu, dan sebagai komunitas bersama di wilayah ekonomi , politik, keamanan juga sosial kebudayaan.
Selama 40 tahun menunggu, ASEAN kini siap melangkah progresif menuju kerja sama institusional baru yang meninggalkan sekat-sekat negara menuju kesejahteraan bersama masyarakat ASEAN. Sayangnya, jalan ke arah sana tidak mudah. Ada sejumlah kerikil yang membuat jalan tersebut kurang mulus.
Salah satu kerikil itu adalah isu Israel. Sebagaimana diketahui, negara-negara ASEAN menyikapi keberadaan Israel dan isu Palestina secara berbeda. Bagaimanakah perbedaan penyikapan terhadap Israel ini mempengaruhi laju pembentukan masyarakat ASEAN utamanya sebagai entitas hukum dan hak asasi Manusia (HAM) serta sebagai masyarakat ekonomi yang satu?
Piagam ASEAN menegaskan keberpihakan negara-negara ASEAN terhadap nilai-nilai demokrasi, penghargaan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, supremasi hukum, serta asas-asas kepemerintahan yang baik. Mandat berikutnya dari piagam ASEAN adalah pembentukan badan HAM ASEAN sebagai organ baru dalam institusi ASEAN, yang memiliki mekanisme hukum tersendiri dengan tujuan memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar masyarakat ASEAN. Sayangnya, badan baru ini belum dapat segera bekerja karena memerlukan sejumlah kesepakatan dan pertemuan lanjutan.
Israel dan ASEAN
Apabila dibuat pemeringkatan tentang hubungan Israel dan negara-negara ASEAN, secara garis besar terdapat tiga golongan. Indonesia, Malaysia, dan Brunei berada pada posisi berseberangan dengan Israel. Thailand, Filippina, Singapura, Vietnam dan Myanmar pada posisi intim. Dan Kamboja serta Laos pada posisi biasa.
Hingga kini Israel tak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Juga tak memiliki hubungan ekonomi/ perdagangan melalui saluran resmi, meski hubungan dagang dan pariwisata sudah terjalin melalui saluran tidak resmi. Dasar utama penolakan ketiga negara tersebut untuk berhubungan dengan Israel adalah pendudukan ilegal Israel terhadap tanah Palestina.
Sebaliknya, Thailand, Filippina, Singapura, Myanmar, dan Vietnam memiliki pola hubungan yang relatif intim. Berdasarkan catatan situs Deplu Israel, Myanmar menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1949, Filippina sejak tahun 1957, Thailand sejak tahun 1958, Singapura sejak tahun 1969, serta Vietnam, Laos dan Kamboja sejak tahun 1993.
Warga Yahudi telah tinggal di Thailand sejak abad ke-17 hingga kini. Komunitas Yahudi kini berjumlah sekitar 300 jiwa yang kebanyakan tinggal di Bangkok dan berusaha di bidang perhiasan dan berlian. Tak heran, di Thailand kini ada lima sinagog Yahudi yang tersebar di tiga kota utama Thailand. Juga, tak sulit menemukan pesawat-pesawat Israel (El Al) bertengger di Bandara Suvarnabhumi Bangkok.
Singapura bahkan lebih maju lagi. Studi Herry Nurdi (2007) menyebutkan bahwa Israel turut membangun dan mendesain sistem pertahanan dan keamanan Singapura sejak awal kemerdekaannya tahun 1965. Singapura membeli 30 tank Israel tidak lama setelah kemerdekaannya yang merupakan lonjakan monumental di Asia Tenggara ketika itu. Kerja sama bilateral ini belakangan meluas menjadi kerja sama ekonomi dan perdagangan di mana kemudian investasi Israel membanjiri Singapura untuk kemudian berekspansi ke negara-negara Asia Tenggara yang lain.
Filippina adalah contoh yang lebih ekstrem. Harian Phillipine Star (27/11/2007) memuat foto besar bendera Israel dan bendera Filippina yang diletakkan berdampingan di tepi Laut Mati, Israel, sebagai penanda 50 tahun hubungan diplomatik keduanya. Kedua bendera tersebut berukuran sangat besar dan memecahkan rekor Guiness Book sebagai bendera terbesar di dunia.
Myanmar, kendati kini bergelimang konflik, sejatinya adalah negara tertua yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu sejak tahun 1949. Setahun saja setelah proklamasi negara Israel. Kerja sama Israel dengan Myanmar telah terjalin sejak tahun 1950-an utamanya kerja sama militer dan pertahanan. Vietnam juga, kendati baru membuka hubungan diplomatik Israel sejak tahun 1993, telah menjalin kerja sama perdagangan yang baik dengan Israel.
Mengelola kerikil
Memang, kerikil masyarakat ASEAN bukan hanya Israel. Ada kerikil-kerikil internal seperti otoritarianisme junta militer Myanmar, separatisme di Filipina, Thailand, dan Indonesia, rasialisme di Malaysia, hingga kemiskinan di Kamboja. Namun isu Israel yang lebih berdimensi ideologis sungguh adalah suatu kerikil serius yang berpotensi kontraproduktif bagi masyarakat ASEAN.
Negara-negara anggota ASEAN yang sedang menuju subjek hukum dan tengah menggagas mekanisme HAM tersendiri, dapat bersikap berbeda ketika sampai pada isu Israel. Dapat dibayangkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Brunei akan berada pada satu blok dan ketujuh negara ASEAN lainnya pada blok yang lain ketika berbicara tentang isu Israel.
Masyarakat dan pasar bebas ASEAN 2015 juga dapat menjumpai masalah ketika salah satu atau lebih negara, baik pemerintah maupun unsur swastanya, berkolaborasi dengan Israel dalam aliran produk, jasa, modal, investasi ataupun pekerjanya ke negara lain di lingkungan ASEAN. Satu hal yang sah-sah saja dilakukan atas nama komunitas ekonomi bersama. Namun menjadi tidak sederhana, ketika nama Israel diikutkan dalam aliran bisnis tersebut.
Maka, salah satu agenda lanjutan sekaligus tantangan ASEAN usai penandatanganan ASEAN Charter November 2007 adalah bagaimana mengelola isu Israel (juga Palestina) secara bijak. Bagaimana menghargai kebijakan dan politik luar negeri masing-masing negara (dalam hubungannya dengan Israel) dengan tetap menekankan kebersamaan menuju ASEAN community 2015.
